Text

Implementasi Sanksi Terhadap Petnbiayaan Bermasalah Nasabah Pada Akad Murabahah di P7: HPRS Bhakti Sumekur Cabang Pamekasan Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional

---

Emilia Suzanti, 2017, Implementasi Sanksi Terhadap Petnbiayaan Bermasalah Nasabah Pada Akad Murabahah di P7: HPRS Bhakti Sumekur Cabang Pamekasan Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syari'ah (PBS), Pembimbing: H. Muhammad Bashri Asyari. MA
Kata Kunci: .Sanksi, Pembiayaan Bermasalah.Fatwa DSN
Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah semakin beraneka ragam yaitu dengan adanya risiko pembiayaan bennasalah serta penanganan sanksi yang dapat dikenakan atas nasabah yang menunggak pembayaran angsuran. Dewan syari'tah nasional (DSN) yang salah satu tugas pokoknya ialah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lernbaga keuangan syari'tah. Sehingga DSN-MUl mengeluarkan fatwa salah satunya fatwa No.17/DSN­MUI1IX12000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Tujuan penelitian ini adalah yang pertarna untuk mengetahui pelaksanaan pernbiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Kedua untuk mengetahui pelaksanaan sanksi yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan jika nasabah melakukan penunggakan pembiayaan. Ketiga untuk mengetahui apakah ada kesesuaian antara penerapan sanksi di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
Penelitian ini merupakan field research dengan jenis penelitian kualitatif.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data rnelalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan admin pembiayaan, karyawan dan para anggota BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan yang mengalarni penunggakan pembayaran.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan belum sepenuhnya mengikuti apa yang telah diatur dalam fatwa No. 17 DSN-MUIIIX/2000, karena pihak BPRS Bhakti Sumekar justru lebih memilih melakukan eksekusi jaminan sebagai upaya penyelesaian akhir. Walaupun eksekusi jam.inan bisa dikatakan sebagai sanksi yang didasarkan pada prinsip ta 'zir sesuai fatwa pada point ke empat fatwa No.17 DSN-MUlIIXl2000. Eksekusi dilakukan setelah melalui beberapa kali teguran untuk nasabah yang rnelalaikan kewajibannya. Pihak BPRS Bhakti Sumekar belum dapat memberlakukan sanksi berupa denda, karena sebagian besar nasabah adalah dari kalangan menengah kebawah ditakutkan akan memberatkan nasabah dan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan apabila menerapkan denda yang dilakukan akan jatuh sebagai riba. Adapun ketentuan sanksi yang telah ditetapkan Dewan Syari'ah Nasional sesungguhnya telah sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

312017257 Emi I

Penerbit

Pamekasan : STAIN Pamekasan Press., 2017

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

SKRIPSI PBS 2017

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar