Text

Analisis Penetapan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Tahun 2022 Perspektif Maqashid Al-Shariah

---

Kata Kunci : Penetapan Harga BBM Bersubsidi, Maqashid Al-Shariah
Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi
pada September tahun 2022 menuai banyak protes dari beberapa pihak terutama
dari masyarakat. Kebijakan ini dilakukan pemerintah karena Indonesian Crude
Price (ICP) dan harga minyak dunia melonjak tinggi, sehingga pemerintah
menutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi dengan tujuan untuk menghemat
anggaran subsidi dan memperbaiki pembengkakan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) akibat naikkan harga minyak mentah.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doctrinal dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini berupa sumber data sekunder dengan bahan hukum primer penelitian yaitu
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta
peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penetapan harga
BBM. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku literature,
artikel, karya ilmiah lainnya dan website hukum online. Bahan hukum tersier
berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan buku-buku kajian tentang
maqashid syariah sedangkan bahan non-hukum berupa ensiklopedia umum.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam
menaikkan harga BBM bersubsidi bertujuan untuk mengontrol perekonomian
Negara yang disebabkan ketidakstabilan dan pembenkakannya biaya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pemerintah menaikkan harga
BBM bersubsidi untuk membantu meringankan beban biaya APBN. Selain faktor
tersebut tingginya harga rata-rata minyak Indonesia dan melonjaknya harga minyak
mentah dunia juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan
kebijakan tersebut dan penetapan harga terhadap BBM bersubsidi yang dilakukan
pemerintah menurut perspektif maqashid al-shariah hukumnya diperbolehkan,
mengingat bahwa semua proses pengawasan, pengolahan dan penguasaannya
berada dibawah wewenang pemerintah dengan tujuan untuk menyamaratakan harga
BBM diseluruh daerah selama kebijakan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan
peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan tujuan dari
maqashid al-shariah itu sendiri, dalam maqashid al-shariah termasuk dalam
tingkatan dharuriyyat yaitu memelihara Negara (Hifz Al-Daulah) dan memelihara
umat manusia (Hifz Al-Insan).

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

222023038 SRI A

Penerbit

Pamekasan : IAIN Madura., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

SKRIPSI HES 2023

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar